Media sekarang sedang dihebohkan oleh pengadaan mobil dinas kabinet Jokowi oleh kabinet SBY. Ada yang nyeletuk, "Katanya mau hemat kok malah pake mobil mahal?"
Dalam siaran press resmi (5 Sept 2014) SBY mengatakan bahwa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa tidak memerlukan dan tidak mau diganggu tim transisi selama masih menjabat. Ini artinya semua keputusan yang diambil kabinet SBY saat ini terlepas dari intervensi pemerintahan mendatang. Kemudian SBY menegaskan bahwa program dan kebijakan masih tetap tanggung jawab dia hingga 20 Oktober 2014 nanti. Hal ini terkait permohonan koordinasi team transisi Jokowi dengan mentri kabinet SBY yang dijawab SBY dengan penolakan mentah-mentah semua usulan team transisi termasuk pengadaan mobil dinas yang tidak diperlukan kabinet Jokowi.
"Jadi lebih baik Tim Transisi tidak usah kerempongan dan Geer kesana
kemari kordinasi dengan menteri-menteri untuk menyesuaikan program
Jokowi-JK. Cape-capein aja malah disemprot. Tunggu saja 20 Oktober.
Siapkan dari sekarang. Masa tidak terbaca sinyal SBY tersebut," kata Direktur Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi kepada Okezone, Rabu (10/9/2014).
"Soal 'transisi' mobil Mercedez para menteri saja tidak bisa
dikomunikasikan Tim Transisi dengan pemerintahan SBY apalagi
program-program lain. Politik itu lihat gelap dalam terang, lihat terang
dalam gelap,"
tegasnya.
Fahmi mengungkapkan keanehan tentang kegetolan Sudi Silalahi (Mensesneg kabinet SBY) meneruskan
tender tersebut, padahal Jokowi sejak awal menolak pengadaan itu. Jika
alasannya mobil lama sudah lima tahun perawatan, ada pilihan Accord atau
Camry sehingga menghemat hingga Rp70 miliar.
Anehnya lagi rame-rame politisi koalisi merah putih beserta pendukungnya mencerca dan mencaci seolah-olah pengadaan itu adalah kebijakan Jokowi. Mereka rame-rame menjadi tolol dan seolah-olah tidak mengerti sistem pemerintahan bahwa yang berkuasa sekarang adalah SBY bukan Jokowi. Pemerintahan Jokowi baru akan dimulai(berkuasa) pada 20 Okteober 2014 mendatang setelah pelantikan. Saat itu semua kontrak tentang pengadaan mobil Mercy tersebut sudah selesai ditanda tangani oleh Mensesneg Sudi Silalahi. Maka pada pemerintahan Jokowi didatangkanlah mobil-mobil tersebut yang senilai Rp91 miliar lebih. Maka pada saat itu akan ramailah pemberitaan bahwa Jokowi telah bermewah-mewah diatas penderitaan Rakyat Indonesia yang diamini oleh politisi busuk yang hanya mementingkan kekuasaan diatas kepentingan bangsa. Kemudian sebagian masyarakat yang tidak paham politik, tidak melihat fakta dan kronologi pengadaan mobil dinas tersebut apalagi yang telah buta mata hatinya untuk menyampaikan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, mereka akan ikut-ikutan menghujat. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dibodohi oleh orang-orang yang mereka anggap benar namun menyimpan dusta.
Maka sebaiknya jika permintaan Jokowi tidak digubris dan tetap dipaksakan kendaraannya
didatangkan, Jokowi disarankan agar meminta saran KPK untuk menyelidiki
pengadaannya setelah dilantik.
Sebab pengadaan ini terasa sangat ganjil dan terkesan ingin mencampuri kebijakan pemerintahan Jokowi yang pada akhirnya akan menempatkan Jokowi sebagai tersangka didepan publik. Padahal Presiden SBY telah menyampaikan secara tegas bahwa pengadaan itu adalah murni kebijakan pemerintahan kabinet Indonesia Bersatunya SBY.
Mobil-mobil mewah tersebut akan menjadi fitnah bagi pemerintahan Jokowi sebab, jika digunakan maka oposisi akan mengatakan bahwa Jokowi telah melanggar prinsip kesederhanaannya dalam janji kampanye dahulu. dengan bermewa-mewah didalam penderitaan rakyat.
Apabila tidak digunakan maka akan dituduh melakukan mubazir, hal ini bisa ditaik-tarik ke ranah SARA.
Jika dijual lagi kemudian diganti dengan yang lebih murah. Nah ini juga akan jadi isu hangat hidangan penutup politisi busuk, dengan tuduhan menjual aset negara.
Maju Kena Mundur Kena. Sebaiknya serahkan saja ke KPK untuk diteliti kebersihan mobil mewah tersebut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar